Bengkulu Menuju Kota Inklusif

JAKARTA - Walikota Bengkulu Helmi Hasan menandatangani Piagam Jaringan Walikota Indonesia Menuju Kota Inklusif. Kegiatan tersebut dihelat oleh APEKSI berkolaborasi dengan UNESCO, ILO dan WHO yang dilaksanakan di Hotel Le Meridien Jakarta, Selasa (31/10).

Di Indonesia sendiri, hanya ada 13 kota yang menandatangani piagam tersebut. Diantaranya Kota Padang, Kota Banjarmasin, Kota Mojokerto, Kota Ambon, Kota Bengkulu, Kota Surakarta, Kota Kupang, Kota Jambi, Kota Jakarta Pusat, Kota Banda Aceh, Kota Jogjakarta, Kota Denpasar dan Kota Tangerang Selatan.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan, salah satu indikator suatu kota dapat dikatakan inklusif adalah kota tersebut nyaman dihuni dan ditempati oleh semua kelompok, tanpa melihat umur dan gender. Bahkan, penyandang disabilitas juga merasa nyaman menempati kota itu.

"Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas menjadi poin paling penting dalam perwujudan kota inklusif," kata dia, saat membuka acara tersebut.

Guna mewujudkan hal tersebut, lanjut mantan Menteri Keuangan itu, pemerintah daerah perlu mewujudkan menyiapkan fasilitas publik untuk penyandang disabilitas. Artinya, pemerintah daerah harus membuat Rencana Kerja Daerah (RKD) untuk penyandang disabilitas.

Apabila terkendala anggaran, sambungnya, pemerintah daerah dapat menggunakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam mensukseskan Sustainable Development Goals (SDGs) tersebut. 

Sementara itu, Walikota Bengkulu Helmi Hasan mengaku siap untuk mewujudkan kota kelahiran Ibu Negara Pertama Fatmawati ini sebagai kota inklusif. Caranya adalah dengan pembangunan infrastruktur yang ramah difabel.

"Kita akan komitmen dan serius untuk mewujudkan Kota Bengkulu bisa menjadi kota inklusif," singkatnya.

Untuk diketahui, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka salah satu tugas dan fungsi pemerintah daerah adalah memfasilitasi para penyadang disabilitas dengan fasilitas yang memadai dan mengembangkan daerahnya menjadi kota yang inklusif.

Dalam upaya tersebut, UNESCO Jakarta telah memberikan dukungan kepada sejumlah pemerintah kota tersebut. Jaringan kota-kota yang cukup aktif dalam mengembangkan kota inklusif ini, merasakan perlu adanya forum yang lebih solid untuk mendiskusikan berbagai kebijakan, pengetahuan dan pengalaman dalam membangun kota inklusif. Untuk itu, sejak bulan September 2016 APEKSI mulai menjalin komunikasi dengan UNESCO Jakarta untuk upaya pengembangan Jaringan Kota Inklusif.

Sementara itu, sejak 30 Maret 2017 lalu, APEKSI bekerja sama dengan UNESCO Jakarta melaksanakan pertemuan pertama untuk mendiskusikan upaya pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Menuju Kota Inklusif di Jakarta. Pokja Kota Inklusif itu antara lain adalah Ambon, Banda Aceh, Banjarmasin, Denpasar, Metro, Mojokerto, Padang, dan Yogyakarta.