DPRD Provinsi Bengkulu Gelar Paripurna Ke VIII, Jawaban Gubernur Bengkulu Terhadap Usulun Raperda

Lensabengkulu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Bengkulu gelar Rapat Paripurna kedelapan membahas tentang jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bengkulu terhadap dua usulan rancangan peraturan daerah Provinsi Bengkulu tentang BUMD dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 2 tahun 2011 tentang pajak daerah Provinsi Bengkulu. di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (19/3/2019).

Turut hadir dalam sidang paripurna gubrnur Bengkulu diwakilkan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Gotri Suyanto.

Dalam kesempatan ini Gotri suyanto membacakan sambutan gubernur Bengkulu sekaligus mohon maaf jika gubernur belum sempat hadir, dikarenakan ada kegiatan lain.

Gotri Suyanto mewakili Rohidin Mersyah untuk menyampaikan dan membacakan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan pada rapat sebelumnya yaitu pada tanggal 4 Maret 2019.

Namun jawaban Gubernur yang disampaikan oleh Gotri Suyanto ini menuai tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD.

Kemudian Bambang Suseno dari Fraksi Demokrat melakukan protes dan masukan pada rapat ini.

“Bahwa tadi surat tugas yang dibacakan itu hanya untuk menghadiri padahal kita mengharapkan untuk membacakan nota jawaban gubernur, yang kedua saya masih ingat apa yang disampaikan fraksi demokrat karena saya sendiri yang menyampaikannya dan yang saya baca disini tidak menjawab dari yang saya sampaikan, jadi ini seakan akan hampir sama dan jawaban pak gubernur seperti seremonial saja, kemudian yang ketiga dari kemarin untuk kepala OPD hanya beberapa saja yang hadir, untuk selanjutnya tolong diinformasikan supaya kepala OPD hadir, tolong ini dikoreksi kembali untuk selanjutnya,” ujar Bambang Suseno.

Kemudian rapat Raperda ini disetujui dan ditutup oleh Edison Simbolon.

“Kemudian untuk pembahasan perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Bengkulu No 2 tahun 2011 tentang pajak daerah Provinsi Bengkulu diserahkan kepada komisi II dengan mitra kerja yang terkait, dan hasil pembahasannya akan didapat pada rapat paripurna ke sembilan,” tutup Edison. (adv/fice)