Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di Tengah Melemahnya Rupiah: Menjaga Mukomuko dari Guncangan Ekonomi Global

Bengkulu - Ketika nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, sebagian masyarakat menganggap persoalan tersebut semata-mata urusan pemerintah pusat dan Bank Indonesia. Padahal, dampaknya dirasakan langsung hingga ke daerah-daerah, termasuk Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat menghadapi kenyataan yang tidak mudah: harga bahan bakar mengalami kenaikan, harga kebutuhan pokok merangkak naik, sementara harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi Mukomuko justru mengalami tekanan dan penurunan di tingkat petani. 

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari dampak krisis ekonomi yang dipicu oleh pelemahan rupiah?

Krisis Global, Dampak Lokal

Pelemahan rupiah saat ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Konflik geopolitik dunia, kenaikan harga minyak internasional, arus modal keluar dari negara berkembang, serta ketidakpastian ekonomi global telah menekan nilai tukar rupiah. Bahkan Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga untuk menahan tekanan terhadap rupiah yang sempat mencapai level terendah dalam sejarah modern Indonesia akibatnya sangat nyata.

Pertama, Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan energi dan berbagai bahan baku industri. Ketika dolar menguat, biaya impor meningkat sehingga harga BBM non-subsidi ikut naik. Pertamina bahkan melakukan penyesuaian harga BBM tertentu hingga lebih dari 30 persen pada Juni 2026. 

Kedua, kenaikan biaya energi mendorong naiknya biaya transportasi dan distribusi barang. Dampaknya, harga sembako di pasar-pasar daerah ikut terdorong naik. Beras, minyak goreng, telur, gula, dan kebutuhan pokok lainnya menjadi lebih mahal karena biaya logistik meningkat. 

Ketiga, daerah seperti Mukomuko yang sangat bergantung pada sektor perkebunan sawit menghadapi tekanan ganda. Ketika biaya produksi naik akibat mahalnya pupuk dan bahan pendukung, harga TBS justru mengalami penurunan di tingkat petani. Beberapa laporan menunjukkan harga sawit di Mukomuko berada pada kisaran Rp2.400–Rp2.600 per kilogram, jauh di bawah harga ketetapan pemerintah provinsi yang berada di kisaran Rp3.465 per kilogram. 

Artinya, daya beli masyarakat turun dari dua sisi sekaligus: pendapatan berkurang, sementara pengeluaran meningkat.

Pemerintah Daerah Tidak Boleh Menjadi Penonton

Memang benar pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mengendalikan kurs rupiah maupun menetapkan kebijakan moneter. Namun, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah menganggap krisis ekonomi sebagai urusan Jakarta semata. Padahal masyarakat tidak menilai siapa yang berwenang terhadap kurs dolar. Mereka menilai apakah pemerintah yang paling dekat dengan mereka hadir atau tidak.

Dalam konteks Mukomuko, pemerintah daerah harus berperan sebagai pelindung ekonomi masyarakat.

Pertama, Mengendalikan Inflasi Daerah

Tanggung jawab paling mendesak adalah menjaga agar kenaikan harga sembako tidak semakin memberatkan masyarakat.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus bekerja lebih agresif melalui operasi pasar, pemantauan distribusi barang, serta pengawasan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga.

Persoalan inflasi di daerah sering kali bukan karena barang tidak tersedia, tetapi karena distribusi terganggu dan pengawasan lemah.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko harus memastikan pasokan pangan dari sentra produksi hingga pasar berjalan lancar. Infrastruktur jalan produksi dan transportasi barang menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan.

Kedua, Melindungi Petani Sawit

Lebih dari sektor lainnya, sawit adalah denyut ekonomi Mukomuko.

Ketika harga sawit jatuh, hampir seluruh aktivitas ekonomi daerah ikut melemah. Warung sepi, daya beli menurun, perdagangan lesu, dan perputaran uang melambat.

Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi pencatat statistik harga sawit.

Pemerintah harus aktif melakukan mediasi antara petani dan perusahaan, memastikan perusahaan membeli TBS sesuai ketetapan harga yang telah disepakati pemerintah provinsi. Langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah daerah yang meminta perusahaan mematuhi harga resmi TBS perlu terus dikawal secara konsisten. 

Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong pembentukan koperasi petani yang kuat sehingga posisi tawar petani tidak selalu lemah di hadapan perusahaan.

Ketiga, Diversifikasi Ekonomi Daerah

Pelemahan ekonomi akibat turunnya harga sawit menunjukkan satu kelemahan mendasar Mukomuko: ketergantungan yang terlalu besar pada satu komoditas.

Selama puluhan tahun, sawit menjadi penopang utama ekonomi daerah. Namun ketika harga sawit terguncang, seluruh sendi ekonomi ikut terguncang.

Karena itu, pemerintah daerah harus mempercepat pengembangan sektor lain seperti:

• Pertanian pangan;
• Perikanan;
• Peternakan;
• Industri pengolahan hasil pertanian;
• UMKM berbasis produk lokal;
• Pariwisata berbasis alam dan budaya.

Daerah yang hanya bergantung pada satu komoditas akan selalu rentan terhadap gejolak pasar global.

Keempat, Memperkuat Jaring Pengaman Sosial

Ketika pendapatan masyarakat turun sementara harga kebutuhan pokok naik, kelompok yang paling terdampak adalah keluarga miskin dan rentan.

Pemerintah daerah harus memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Data kemiskinan harus diperbarui secara berkala sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan.

Selain bantuan tunai, program padat karya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu diperluas agar masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan.

Kelima, Kepemimpinan yang Hadir di Tengah Krisis

Dalam kondisi seperti sekarang, masyarakat tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga kepemimpinan.

Bupati, DPRD, dan seluruh jajaran pemerintah daerah harus menunjukkan kehadiran nyata di tengah masyarakat.

Turun ke lapangan, berdialog dengan petani, pedagang, sopir angkutan, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya jauh lebih penting daripada sekadar rapat dan laporan administrasi.

Krisis ekonomi bukan hanya soal angka-angka statistik. Krisis ekonomi adalah tentang kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pelemahan rupiah memang bukan kesalahan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Namun dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat Mukomuko.

Karena itu, tanggung jawab pemerintah daerah bukanlah mengendalikan nilai tukar dolar, melainkan memastikan masyarakat mampu bertahan dan tetap produktif di tengah tekanan ekonomi yang terjadi.

Ukuran keberhasilan pemerintah daerah saat ini bukan sekadar pertumbuhan ekonomi di atas kertas. Ukuran keberhasilannya adalah apakah petani sawit memperoleh harga yang adil, apakah sembako tetap terjangkau, apakah UMKM tetap hidup, dan apakah masyarakat masih memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Di tengah badai ekonomi global, masyarakat Mukomuko membutuhkan pemerintah daerah yang bukan hanya mampu berbicara tentang masalah, tetapi juga berani hadir sebagai bagian dari solusi. Dengan demikian, krisis tidak hanya menjadi ancaman, melainkan momentum untuk membangun kemandirian ekonomi daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan