Korupsi ‘Menjamur’ Mengapa ?

Lensabengkulu.com Bengkulu – Kasus kepala daerah yang terjaring KPK kebanyakan dari kasus suap pembangunan proyek infrastruktur.

Dilansir dari Liptan.6 Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut beberapa kali lembaganya sering menemui fenomena kepala daerah terjerat kasus suap terkait proyek infrastruktur. KPK pun menyoroti integritas para pemimpin daerah tersebut.

"Cukup banyak suap terkait dengan proyek yang ada di Pemerintah. Untuk fee proyek terkait pengadaan dinas PUPR memang cukup banyak faktor kami lihat yang mengemuka," Kamis(31/10/2019).

Sistem Belum Sempurna

System untuk mencegah perbuatan ‘haram’ para pejabat belum begitu sempurna. Seperti masih lemanya pengawasan serta kurang nya keterbukaan informasih publik atau masih ditutupnya informasi yang bersifat publik.

Pengamat keterbukaan informasi publik Remon menilai banyaknya dinas atau instansi yang masih takut atau belum mengetahui aturan tentang keterbukaan informasi publik. Yang seharusnya data informasi itu dimunculkan agar bisa keterbukaan dalam pembangunan.

“ dinas dan pejabat masih menganggap  informasi publik berkaitan RKA , DPA serta  SPJ masih dinilai ‘angker’ untuk diketahui semua orang, maka dari itu diduga masih banyaknya praktek  korupsi Kolusi Dan Nepotisme “ tegas remon.

Disisi lain system seperti tender proyek yang masih berpeluang melakukan KKN, seperti proyek di atur OPD dan Popja selaku system tender masih lemah . karena OPD dan Poja bisa saja melakukan persekongkolan untuk dapat memenangkan seseorang berdasarkan pesanan atau Fee yang telah dikeluarkan oleh Rekanan. (red)