Ini Rancana Pembangunan Infrastruktur Provinsi Bengkulu Tahun 2019

Lensabengkulu.com - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu. Pada Musrenbang kali ini, pemerintah provinsi menekankan pada perencanaan pengembangan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis untuk Pertumbuhan ekonomi yang Berkualitas.

Salah satu pengembangan infrastruktur strategis yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu pelabuhan Pulau Baai.

“ Berdasarkan rencana induk pengembangan pelabuhan pelindo II, pelabuhan pulai baai suda ditetapkan sebagai pilot project nasional untuk dijadikan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus” ungkap Rohidin mersyah selaku Plt guburnur Bengkulu.

Selain itu, dalam Musrenbang ini juga disampaikan usulan pembangunan infrastruktur strategis lainnya, seperti pembuatan jalan penghubung Lebong – Merangin, peningkatan kualitas jalan penghubung nasional dan infrastruktur pengembangan bandara yang harus disinkronisasi dengan Bappenas.

Menanggapi hal tersebut, Deputi bidang politik, hukum dan Hankam Bappenas RI Slamet Soedarsono mengatakan, apa yang disampaikan Plt Gubernur Rohidin Mersyah sudah sejalan dengan tema dan prioritas nasional yaitu pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas.

Disampaikannya, ada enam proyek prioritas Provinsi Bengkulu dalam RKP 2019 diantaranya,

1. peningkatan jalan Nakau-Kepahiang-Curup-Batas Sumsel,
2. peningkatan jalan simpang Taba Mulan – Simpang Nangka,
3. preservasi jalan Manna- Pd. Leban-Sp Pino-Batas Sumsel,
4. peningkatan jalan Kota Bengkulu-Kabupaten Bengkulu Selatan,
5. pembangunan Air Baku Kabupaten Lebong, dan pengembangan Bandar Udara Fatmawati Soekarno.

Selain infrastruktur strategis, Slamet mengingatkan pentingnya pengembangan sektor unggulan Provinsi Bengkulu, seperti hasil perkebunan kopi dan coklat serta pengembangan sektor pariwisata.

Musrenbang ini, dihadiri Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syarifudin, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Perhubungan Kementerian Perhubungan Umar Haris, Kepada Pusat Perencanaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Anggota DPD dan DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu, Bupati, unsur Forkopimda Provinsi dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. (adv) fice