Skip to main content
x
Hukum Brigjen Prasetijo Utomo

Pelanggaran Brigjen Prasetijo Murni Tindakan Oknum, Bukan Polri Secara Institusi

Lensabengkulu.com - Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menuturkan Brigjen Prasetijo Utomo tak hanya diperiksa oleh Divisi Propam Polri terkait pelanggaran kode etik. Sigit menegaskan Bareskrim akan memidanakan Prasetijo.
Sebagaimana diketahui, Prasetijo menerbitkan surat jalan untuk buron kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

"Tentunya ada pertanyaan juga ini akan diproses bagaimana, apakah hanya ditangani Propam saja, atau selanjutnya ditangani oleh Bareskrim?" kata Sigit di Aula Bareskrim, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2020), dilansir dari Detik.com.
 
"Saya tegaskan lagi bahwa di kepolisian ada 3 jenis penanganan, yaitu disiplin, kode etik, dan pidana. Terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, maka kita akan tindaklanjuti dengan proses pidana," tandas Sigit.

Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Brigjen Prasetijo Utomo dari jabatan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. Keputusan pencopotan Prasetijo tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/1980/VII/KEP./2020 yang dikeluarkan pada Rabu (15/7) dan diteken As SDM Kapolri, Irjen Sutrisno Yudi Hermawan.

Prasetijo di-nonjob-kan di Pelayanan Markas (Yanma) Polri. Dalam surat telegram, tertulis mutasi Prasetijo dalam rangka pemeriksaan internal.

Sebelumnya diberitakan, Divisi Propam Polri tengah memeriksa Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo terkait pembuatan surat jalan untuk Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Pelanggaran Brigjen Prasetijo Murni Tindakan Oknum

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman menegaskan, tindakan Brigjen Prasetijo Utomo tidak melibatkan Polri secara institusi. Pemberian surat jalan kepada Djoko Tjandra murni tindakan oknum Polri.

Terlebih, Polri adalah institusi pertama yang memberikan sanksi berat kepada pejabat tinggi terkait kasus ini.

“Kami mencatat, Polri adalah institusi pertama yang memberikan sanksi berat kepada pejabat tingginya terkait kasus Joko Tjandra ini. Semoga saja proses pemeriksaan berjalan mulus dan tidak masuk angin sehingga masyarakat tahu bahwa hukum pasti ditegakkan, oknum yang bersalah pasti dihukum,” ujar Habiburokhman berdasar keterangan tertulis, Kamis (16/7/2020).

Selain itu, dia menyatakan, partainya mengecam keras pelanggaran etik yang dilakukan Brigjen Prasetijo Utomo. Gerindra menilai, dia layak diberikan hukuman berat.

“Gerindra mengecam keras oknum petinggi Polri yang menandatangani surat jalan itu dan hal itu adalah pelanggaran kode etik yang sangat serius. Yang harus dihukum berat,” katanya.
 
Habiburokhman juga berharap Polri nantinya dapat transparan kepada publik terkait hasil dari pemeriksaan oknum tersebut. Agar pandangan publik terbuka akan siapa sosok yang bertanggung jawab atas peristiwa ini.

Dia meminta agar kejadian ini sebagai introspeksi diri bagi pihak Polri ke depan dalam penanganan seseorang yang jelas berstatus sebagai buronan suatu perkara.

Khusus untuk kasus Djoko, Habiburokhman mempercayai Polri dengan SDM dan teknologi yang mumpuni dapat segera menangkap Djoko.

“Kalau teroris yang lihai menghilangkan jejak saja bisa ditangkap, seharusnya Joko Tjandra yang tidak terlatih bisa lebih mudah ditangkap,” kata Habiburokhman.

Habiburokhman pun memberikan apresiasi terhadap respons cepat Polri menangani permasalahan itu. Habiburokhman juga meminta Kapolri tidak pandang bulu dengan memberikan hukuman tegas. (**)

Facebook comments