Skip to main content
x
Politik Dirwan Mahmud

Dijerat KPK namun PK Diterima, Perindo Yakin Dirwan Mahmud Tidak Bersalah

Lensabengkulu.com - Yurman Hamedi, besan mantan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud yang juga Ketua DPW Perindo Provinsi Bengkulu meminta pemilihan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ditunda. Hal itu menyusul dikabulkannya Peninjauan Kembali (PK) perkara korupsi yang menjerat Dirwan Mahmud oleh Mahkamah Agung (MA). 

"Kami dari Partai Perindo dari awal melihat perjalanan kasus ini, Pak Dirwan Mahmud tidak bersalah," kata Yurman Hamedi saat dikonfirmasi, Jumat (22/11/2019).

Terkait putusan PK yang dikabulkan Mahkamah Agung, sampai hari ini belum dipastikan apa isi putusan tersebut. Yurman meminta pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati Bengkulu ditunda, demi menghormati proses hukum. Sebab bisa saja hak-hak Dirwan Mahmud sebelumnya bisa dikembalikan, salah satunya sebagai Bupati Bengkulu Selatan. 

"Kita tunggu dulu sampai jelas apa isi putusan dikabulkannya PK oleh MA tersebut," katanya.

Melansir dari Rakyatbengkulu.com, PK Dirwan Mahmud dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada 18 November 2019. Ketua PN Bengkulu, Riza Fauzi SH CN melalui Humas PN Bengkulu, Immanuel SH MH membenarkan bahwa PK mantan Bupati BS yang tersandung OTT beberapa waktu lalu sudah dikeluarkan oleh MA. Hal itu tertuang dalam layanan informasi perkara MA RI dengan nomor register 363 PK/Pid.Sus/2019. Namun, PK yang  diputuskan pada 18 November lalu ini masih belum diketahui karena hingga sekarang salinannya belum diterima oleh PN Bengkulu. Untuk itulah pihaknya masih belum mau berkomentar secara jelas terkait PK Dirwan tersebut.  "Kita belum menerimanya, namun benar ada PK nya, sudah diputuskan pada 18 November lalu," ujarnya.

Adapun sejak Dirwan Mahmud divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu pada 24 Januari 2019 lalu, Gusnan Mulyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Bupati dilantik sebagai Bupati Bengkulu Selatan definitif. Dirwan Mahmud divonis dengan pidana penjara 6 tahun, denda Rp 300 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama selama 4 bulan. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Dirwan Mahmud berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak dia selesai menjalani pidana. Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu yang diketuai oleh Hakim Ketua Slamet Suripto dan hakim anggota Gabriel, Siallagan serta Rahmat.

Dirwan Mahmud dijerat oleh KPK pada operasi tangkap tangan yang digelar 15 Mei 2018 lalu. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Juhari alias Jukak seorang kontraktor, Hendrati istri Dirwan Mahmud dan Nursilawati selaku keponakan Dirwan Mahmud. Mereka dinyatakan bersalah karena menerima suap sebesar Rp 98 juta dari Juhari alias Jukak terkait proyek di APBD Bengkulu Selatan melalui Nursilawati yang diserahkan kepada Hendrati, istri Dirwan Mahmud.

Adapun keempatnya telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu dengan vonis sebagai berikut:

1. Dirwan Mahmud 

Dirwan Mahmud divonis dengan pidana penjahra 6 tahun, denda Rp 300 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama selama 4 bulan. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Dirwan Mahmud berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak dia selesai menjalani pidana. Vonis dibacakan oleh Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu pada 24 Januari 2019 oleh Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu yang diketuai Hakim Ketua Slamet Suripto dan hakim anggota Gabriel, Siallagan serta Rahmat.

2. Juhari alias Jukak (Kontraktor)

Divonis bersalah dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis dibacakan oleh Majelis hakim yang diketuai Dr Joner Manik SH MM dengan hakim anggota Gabriel Siallagan SH MH dan Rahmat SH pada Rabu 2 Oktober 2018.

3. Hendrati

Divonis bersalah dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis dibacakan oleh Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu pada 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Slamet Suripto, Hakim Anggota masing-masing Gabriel, Siallagan dan Rahmat.

4. Nurwilawati

Divonis bersalah oleh Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis dibacakan oleh Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu pada 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Slamet Suripto, Hakim Anggota masing-masing Gabriel, Siallagan dan Rahmat.
 

Facebook comments